Diperiksa Terkait Suap PLTU Riau-1, Dirjen Minerba Dicecar soal Kontrak Perusahaan

0 Comments


Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementeriaan Energi dan Sumber ‎Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono rampung menjalani pengecekan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dicek sebagai saksi untuk terduga Samin Tan.

 

Bambang dimintai keterangannya berhubungan dengan kasus sangkaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT)‎ di Kementeriaan ESDM.

 

“Keterangan apa tersebut proses terminasi AKT perusahan AKT,” kata Bambang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2019).

Bambang tak tidak sedikit komentar ketika dicecar awak media tentang pemeriksaannya. Dia mengambil tahapan cepat mengarah ke mobil guna menghindari semua wartawan. Menurutnya, ada sejumlah pertanyaan yang dikemukakan kepadanya oleh penyidik.

 

“Cuma sedikit sejumlah saja (pertanyaan penyidik),”singkat Bambang.

 

Sebelumnya, KPK telah memutuskan bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal, Samin Tan sebagai terduga kasus sangkaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT)‎ di Kementeriaan ESDM.

 

Kasus ini adalahpengembangan kasus sangkaan suap proyek PLTU Riau-1 yang sudah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial sekaligus mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo.

 

Dalam permasalahan ini, Samin Tan diperkirakan memberikan suap selama Rp5 miliar untuk Eni Saragih. Suap itu diserahkan Samin Tan berhubungan pengurusan terminasi PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diolah dengan UU nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.